contoh skp pengelola barang milik negara. 06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat; 14. contoh skp pengelola barang milik negara

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN D. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di alas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 1. Pengamanan barang milik daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh 1 Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional. 06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat; 14. January 18, 2021 JFPPBJ No comments. 5. T. 06/2014CONTOH SK PENGURUS BARANG PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SD NEGERI 1 TETEWUA. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara 3. Melaksanakan perawatan Barang Milik Negara 12 Keg 100 12 bln 0 0,00 0. Ruang Lingkup Ruang lingkup pengamanan Barang Milik Negara meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Sahabat PNS yang berbahagia, sebagai seorang pegawai negeri sipil maka tentunya anda sudah mengenal tentang SKP (sasaran kerja pegawai). 06 Tahun 2006 dan PP No. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir. 16. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara/barang milik daerah: c. Title: 37. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c. Login. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. 01. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Peraturan Perundang-undangan; 3. Kementerian Dalam Negeri . Memilah surat masuk/keluar sesuai waktu / tanggal penerimaan / penerbitan serta jenis. JFpenata Laksana Barang-2018. Leo Arianto. Pelaksana. Tertib administrasi barang milik negara adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan penatausahaan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara itu sendiri pada semua satuan kerja. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP No. 1 Sewa atas BMN/D dapat dilaksanakan terhadap:2 1. Sahabat PNS yang berbahagia, sebagai seorang pegawai negeri sipil maka tentunya anda sudah mengenal tentang SKP (sasaran kerja pegawai). Memilah surat masuk/keluar sesuai waktu / tanggal penerimaan / penerbitan serta jenis. Created 2018-08-26. Pihak yang dapat meminjampakaikan BMN Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang,. Setiap daerah memiliki barang atau aset yang disebut barang milik daerah (BMD). Itulah bunyi amanat Pasal 6 Ayat 1F dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik. Hampir kurang lebih 80% dari komposisi aset/kekayaan negara kita adalah berbentuk aset tetap (tanah dan atau bangunan). Meningkatnya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga 4. 12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. 1. Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebuah kegiatan penggunaan,. a. bahwa untuk optimalisasi dan. Contoh Skp Pengelola Barang Milik Negara. Barang Milik Negara dan digitalisasi data Barang Milik Negara perlu dilakukan secara efisien efektif dan akuntabel yaitu : Pencatatan aset /BMN yang akurat Data aset /BMN yang handal Keberadaaan Aset terpantau dengan jelas Tersedianya data aset dan laporan sesuai dengan ketentuan Tersedianya SOP pengelolaan BMN di Ditjen Kelembagaan. Jenis Dokumen No Dokumen Pengelolaan BMN Kelengkapan Dokumen 1. Contoh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari pelayanan pemerintah, antara lain seperti sumber pendapatan yang diperoleh dari pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan dalam pemberian hak paten dan hak cipta kepada pihak tertentu. Halaman ini telah diakses 13310 kali. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang No. Jabatan : Pengelola Barang Inventaris 2. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Pendidikan : D. NOMOR 03/PMK. Menerima, menyimpan. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), dinyatakan bahwa Daftar Barang disajikan dalam bentuk: a) Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang; b) Daftar BMD pada Pengguna Barang; c) Daflar BMD pada. 1 Membuat RKBU dan RTBU. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 01/1994. Menyusun laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Berdasarkan hal tersebut jelas sekali tergambar bahwa pengelolaan barang milik negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara. Identifikasi risiko dalam pengelolaan aset negara merupakan langkah pertama yang sangat menentukan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan suatu syarat mutlak untuk. 3. Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dengan SIMAN Sesuai dengan PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 9 ayat 2, Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah-tanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara / Daerah. Menerima, menyimpan, dan. 4. Seperti sekolah SKP ini sebagai Raport dari Pegawai Negeri Sipil. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. CONTOH SKP 2021. Tanggapan Fahri soal Roy Suryo yang Belum Kembalikan. Artikel DJKN. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam peraturan ini telah diatur perihal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK. 06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola bfirang adalah pejabat yang t)erwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan B£irang Milik Daerah. 05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 3. TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA. Bahan Kerja: No Bahan Kerja Digunakan dalam tugas 1. 5 Membuat Daftar Barang Ruangan dan mencatat mutasi/perpindahan barang antar ruangan; 0. Adapun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. Dalam menjalankan peran sebagai Pengelola Barang, maka optimalisasi pengelolaan BMN menjadi tanggung jawab. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti; c. , maka sobat bisa memiliki filnya dibawah ini : Barang Milik Negara: “Tolong Peliharalah Aku!”. Ruang 4 4 Jabatan Pengelola BMN 4 5 Unit Kerja 5 KUAL/MUTU 1 Menyimpan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang. Menerima dan menyimpan barang milik negara; Dokumen 2. Sebelum melakukan Unduh file ini silahkan bapak/ibu bagikan dulu melalui media social Facebook agar bisa mendownload. Sumber. Size 293. Ruang lingkup pemeliharaan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan ubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan. Misalnya sebagai pengurus. pengelola bank soal d-iii teknik informatika / d-iii teknik komputer / d-iii teknologi komputer / d-iii statistika 1 1 badan penelitian dan pengembangan dan perbukuan (1008) pengelola barang miliksalinan nomor25/2021 peraturanwalikotamalang nomor 24 tahun2021 tentang tatacarapelaksanaansewabarangmilikdaerah denganrahmattuhanyangmahaesa walikotamalang,Meminta Atasan Langsung Pengelola Penyimpan Barang/Pelaksana memvalidasi Berita Acara Perhitungan Barang k. Jumlah Laporan pelaksanaan layanan urusan Rumah Tangga 1 Laporan 1 Laporan 100 % 5. barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; dan b. 5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara; m. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. Kertas 3. Pembahasan mengenai pengelolaan BMN penting dan menjadi isu strategis karena. Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Jafung PLB) berpedoman pada UU No. Jenis. ARUTA. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara; m. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA. Tahapan : 1. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana e. Dokumen Rencana Kerja Terkait Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sebagai dasar PelaksananTugas 1. 38 tahun 2008); 6. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian d. Berikut ini dibagikan format Sasaran Kerja Pegawai SKP tahun 2020 2021 dan contoh pengisiannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganTahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur, pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, sedangkan pimpinan kementerian/lembaga negara merupakan pengguna barang milik negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PERIODE LAPORAN TAHUNAN – 2020, per 31 Desember 2020. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa Pengguna Barang. 06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 7. Operator Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. 41 Analis Laporan Barang Milik Negara 7 4 42 Analis Laporan Hasil Pengawasan 7 5 43 Analis Lingkungan Budaya 7 0 44 Analis Media dan Jurnalistik 7 15. Kamu juga bisa sepuasnya Download Aplikasi Android, Download Games Android, dan Download Apk Mod lainnya. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat ) 1. 06/2012 jo PMK Nomor. e nip: 19961125 202012 2 008 pelatihan dasar cpns golongan iii angkatan vi pusat pengembangan sumber daya manusia kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional 2021 3. TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi; l. Anjab jfu pengelola barang. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Umum Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peratuaran Pemerintah Nomor 27. Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; 7. IV. Milik Daerah. Uraian Tugas Pengadministrasi Barang Milik Negara. 1. Arif Rachmanto, ST 197704302006041006 Muhammad Affan Gofar. perabotan /peralatan. Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah, c. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1. Pengelolaan Aset Negara atau Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) mengikuti dua siklus pokok yaitu siklus utama dan siklus insidentil. 14Sewa Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan terhadap :15 a. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan. ZULKIEFLIMANSYAH Jumlah. Barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25 juta per unit/satuan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan. id - 6 - LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN2. Berita Acara Serah. 06/2007 tentang penggolongan. Laws, binding regulations are considered very compatible to protect State assets for. SOP SKP HOT (0 votes) . Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi: Pelaksana : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah: Struktural : Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang: Pelaksana : Analis Barang Milik Negara: Pelaksana : Analis Pertanahan: Pelaksana : Analis Barang Milik Negara: Pelaksana. BN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) - MEMAHAMI FILOSOFI PEROLEHAN BMN DALAM APLIKASI SIMAK BMN. Barang Milik Negara: “Tolong Peliharalah Aku!”. Pelimpahan sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara serta Lelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai bagian dari barang milik negara (BMN), pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap yang tercatat pada 77 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dinilai belum memadai dan berdampak pada. pejabat pengelola BMD, perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BMD berupa rumah negara; dan ganti rugi serta sanksi. Puskesmas Bulu dalam kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR); b. Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Peraturan perundang-undangan terkini yang berlaku mengenai pengelolaan BMN adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. xlsx. Perbedaaannya hanyalah pada uraian tugas dan Angka Kredit (AK) yang sudah distandarkan dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 29 Tahun 2020 tentang. Aset tetap (tanah dan bangunan) memiliki nilai yang paling besar dibandingkanAnda sedang mencari informasi tentang pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara? Unduh dokumen resmi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban penghuni, besaran sewa, dan prosedur pemindahtanganan dan penghapusan rumah negara. Menindaklanjuti ketentuan peraturan tersebut BKAD telah meminta usulan. Instansi tempat saya bekerja, mengamanahkan saya sebagai pengurus barang. Munawwar. Perjanjian Sewa Menyewa a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif; 2. Halaman ini telah diakses 34541 kali FILE-FILE PERATURAN. 07/2021. Kementerian Keuangan . 96/PMK. Memahami pengertian, jenis,dan bentuk gudang. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang. SMA Sederajat. TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a.